Menwa Mahawarman

Penataan peran dan fungsi TNI sebagai alat negara untuk melaksanakan tugas-tugas negara dalam bentuk OMP dan OMSP, telah dapat diregulasikan melalui perangkat perundang-undangan yang disusun oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam bingkai negara demokrasi. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah mendorong berlangsungnya perubahan signifikan dalam penyelenggaraan fungsi pertahanan negara.

Tugas tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang mencakup:

1) Mengatasi gerakan separatis bersenjata.
2) Mengatasi pemberontakan bersenjata.
3) Mengatasi aksi terorisme.
4) Mengamankan wilayah perbatasan.
5) Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis.
6) Melaksanakan tugas perdamaian luar negeri.
7) Mengamankan presiden dan wakil presiden RI beserta keluarganya.
8) Memberdayakan wilayah pertahanandan kekuatan pendukungnya secara dini dalam rangka sistem pertahanan semesta.
9) Membantu tugas pemerintahan didaerah.
10) Membantu Kepolisian NegaraRepublik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat.
11) Mengamankan tamu Negara setingkat Kepala Negara danPerwakilan Asing.
12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan.
13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan(SEARCH AND RESCUE).
14) Membantu pemerintah untuk pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyelundupan.

Mari kita lihat dari dekat satu masalah saja disini, yang menurut saya akan menjadi maslah besar jika kita membiarkannya dalam pengertian dan pendekatan seperti yang terjadi dimasal lalu.

Tulisan ini diangkat karena kekhawatiran saya yang dalam terhadap masalah Papua dan gerakan OPM disana, dan bagaimana pendekatan pemerintah untuk menyikapi hal ini, yang seharusnya berubah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama pada apa yag telah terjadi di Aceh dan Timor Timur, jika kita masih ingin berbicara dalm kerangka keutuhan NKRI tentunya.

Mengatasi Gerakan Separatisme dan Pemberontakan Bersenjata

Penggunaan kekuatan pertahanan militer dalam menghadapi ancaman separatisme dan pemberontakan bersenjata dilakukan berdasarkan putusan politik pemerintah dan dilindungi oleh undang-undang. Penggunaan kekuatan TNI dilaksanakan melalui OMSP dengan mengembangkan strategi operasi yang tepat dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.
Peran pertahanan nirmiliter dalam menghadapi ancaman separatisme adalah mengefektifkan fungsi-fungsi pembangunan nasional dengan akar masalah separatisme dapat diatasi melalui pendekatan kesejahteraan dan keadilan.

Separatisme adalah ancaman yang keberadaannya memperlihatkan bahwa kelompok-kelompok tersebut terus melakukan proses regenerasi. Fenomena ini harus disadari dan diikuti perkembangannya dalam menyusun strategi pertahanan nirmiliter.

Momentum demokratisasi dimanfaatkan oleh kelompok separatis guna mencapai tujuannya dengan menggunakan pola perjuangan nonbersenjata serta berusaha mencari perhatian dan dukungan dari luar negeri. Untuk menghadapi kecenderungan ancaman separatisme, unsur pertahanan nirmiliter ke depan akan banyak berperan aktif untuk mencari dan menemukan solusi yang tepat dan efektif.

Dalam beberapa terbitan resmi terkait OMSP ini disampaikan bahwa ancaman separatisme berakar pada faktor-faktor nirmiliter sehingga harus dihadapi pula dengan pendekatan nirmiliter. Menurut tulisan tulisan itu, muara dari pendekatan nirmiliter adalah bagaimana membawa seluruh warga negara Indonesia merasa nyaman tinggal di negaranya sendiri sehingga bibit-bibit separatisme tidak berkembang.

Penyelesaian Damai di Aceh. Dalam Buku Putih Pertahanan 2003, langkah-langkah penyelesaian persoalan di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) digambarkan secara komprehensif. Langkah-langkah tersebut telah dilaksanakan dan membuahkan hasil yang - memuaskan - untuk membuka lembaran baru yang cerah bagi Aceh. Pemerintah dan masyarakat di Aceh secara bermartabat telah mampu menyelesaikan permasalahan secara damai dengan pendekatan dialogis yang melibatkan semua pihak dan dalam wadah NKRI. Proses pembauran antara eks GAM dan warga lainnya di bumi Aceh sudah mulai berjalan.

Pemerintah juga dijelaskan telah bersungguh-sungguh untuk mewujudkan kondisi Aceh yang stabil, aman, dan demokratis dalam wadah NKRI. Kesungguhan pemerintah tersebut telah ditunjukkan dalam hak-hak politik yang diberikan seluas-luasnya kepada seluruh warga Aceh, tanpa ada perbedaan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Khusus di Aceh Tahun 2006, nuansa pemerintahan yang demokratis telah dapat diwujudkan di Provinsi NAD melalui pemilihan umum Gubernur, Kepala Daerah, dan Walikota yang sangat demokratis dan menjadi contoh bagi daerah lain di seluruh Indonesia.

Keberhasilan menyelesaikan persoalan di Aceh merupakan prestasi Indonesia secara menyeluruh dan menjadi modalitas dalam menyelesaikan persoalan serupa di wilayah Indonesia lainnya. Kondisi yang sudah membaik ini akan terus dikawal bersama dan menjadi modalitas dalam membangun masyarakat Aceh yang sejahtera, aman, dan berkeadilan. Bangsa Indonesia juga menghargai upaya masyarakat internasional yang secara tulus membantu proses penyelesaian damai di Aceh.

Membaca hal tersebut diatas,apa yang menarik dari tulisan ini dan apa yang menurut anda mungkin salah dalam pendekatan yang telah dan mungkin masih akan dilakukan?